Esther Samboh, Nadia Rachel dan Irene Gunawan
bentaramaya/Karawaci
 bentaramaya.blogdetik.com)

Citizen journalism adalah bentuk jurnalisme dimana orang-orang tanpa pendidikan skolastik jurnalisme yang layak dapat menggunakan teknologi untuk menunjang tulisan pribadi mereka (baik secara pribadi maupun secara berkelompok). Bentuk dari citizen journalism dapat berupa posting pada blog, online forum, foto-foto koleksi pribadi yang terkait, maupun video yang bersangkutan. Pada intinya, citizen journalism adalah jurnalisme dari masyarakat untuk masyarakat.

Masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan jurnalistik - seperti mengumpulkan, melaporkan dan menganalisis berita dan informasi- yang kemudian dipublikasikan melalui internet. Tiap media massa yang terdiri dari sekumpulan editor dan reporter, tetap saja memiliki kelemahan. Sedemikian banyaknya berita baru setiap harinya membuat mereka harus menyaring informasi tersebut – berita mana yang layak dimuat, berita mana yang tidak – dan citizen journalism berperan sebagai pengisi kekosongan tersebut.

Citizen Journalism mampu untuk menyajikan berita –tanpa disensor- yang luput dari perhatian media massa umumnya.  Mereka melaporkan pandangan mata dan pendengaran untuk menghasilkan berita. Dengan internet, seorang citizen journalist memiliki kebebasan dalam mengemukakan laporan dan pendapatnya secara gamblang. Hal ini tidak didapatkan oleh jurnalis tradisional pada umumnya. Seorang citizen journalist mampu menyajikan berita lokal yang jarang diliput oleh media massa. Segala kejadian, berita yang berorientasi pada komunitas dapat dimuat melalui internet.

Perkembangan citizen journalism di Indonesia kian pesat dewasa ini. Paling tidak, tiap wartawan di Indonesia memiliki situs (atau blog) pribadi untuk menuliskan laporan-laporan yang dirasanya kurang representatif peristiwa dan lebih representatif ‘perusahaan’ dengan me-rewrite (menulis ulang) laporan yang telah disusunnya untuk medianya ke dalam situs (atau blog)­-nya dengan obyektifitasnya sendiri dan tanpa batasan gaya (style) yang telah ditetapkan perusahaan. Namun, maraknya citizen journalism di Indonesia tak terbatas pada kalangan wartawan saja. Banyak pula masyarakat yang tidak berprofesi sebagai wartawan, namun memedulikan obyektifitas dan kualitas dari sebuah informasi yang hendak disampaikan, yang menulis dalam situs (atau blog)-nya untuk memberikan informasi yang “sesuai” atau yang “sebenar-benarnya” kepada pembaca.

Ketertarikan masyarakat terhadap situs-situs (blog-blog) ini layaknya mengakomodir perkembangan citizen journalism yang begitu pesat di Indonesia. Koneksi internet yang semakin meluas pun turut andil dalam berkembangnya. Tempat-tempat yang menyediakan free wi-fi access sebagai salah satu fasilitasnya semakin banyak. Faktor-faktor ini memperkuat kemungkinan masyarakat untuk “aktif” dalam “dunia maya”. “Ketidakpercayaan” masyarakat terhadap obyektivitas dan independensi media massa populer pun membuat maraknya “aktivitas” di dunia maya ini semakin mengarah pada citizen journalism.

Kendati demikian, terdapat beberapa faktor pula yang melemahkan posisi citizen journalism di Indonesia. Seperti yang disebutkan Vincent Maher dalam tulisan ilmiahnya, terdapat “tiga E yang mematikan” (“three deadly E’s”): etika, ekonomi dan epistemologi. Ketiga hal ini jelas melemahkan posisi citizen journalism, khususnya di Indonesia, karena melalui tiga faktor tersebut, banyak kritik tersebar dan citizen journalism seolah terkesan menyajikan informasi yang tidak reliabel.

Apakah semua blogger dikategorikan citizen journalists? Tidak semua blogger dapat dikategorikan citizen journalist. Banyak blogger yang mem-posting tulisan yang tidak berdasarkan fakta –bertolak belakang dengan prinsip jurnalistik yang menulis berdasarkan fakta. Beberapa blogger hanya menceritakan kejadian sehari-hari dan sama sekali tidak menulis berdasarkan fakta dan kepentingan masyarakat. Jenis blogger seperti demikian tidak dapat dikategorikan sebagai citizen journalist. Namun, ada pula blogger  yang berusaha menyebarkan fakta melalui berita-berita yang mereka peroleh dari media massa lain (cetak, elektronik, online) yang dirasanya perlu ditulis ulang karena ketidakobyektifan atau kepentingan dalam berita tersebut atau atas alasan-alasan lain yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Jenis blogger seperti ini jelas dapat dikategorikan sebagai citizen journalist.

Kemudian, apakah citizen journalist itu dapat disamakan dengan wartawan dan menjadi bagian dari pers? Hingga kini masih sangat banyak perdebatan yang terjadi di sekitar masyarakat maupun para wartawan. Permasalahannya adalah, seorang aktivis pada komunitas tertentu mungkin saja menulis tentang komunitasnya tersebut dengan gaya berita dan kemudian dikategorikan sebagaicitizen journalist. Dalam kasus ini, obyektivitas sangat dipertanyakan dan kasus-kasus seperti inilah yang kemudian menjadikan citizen journalism dilabelkan sebagai tidak reliabel karena tidak ada penyaringnya dan mungkin saja fully opiniated. Namun, di sisi lain, ketidakpercayaan masyarakat yang mengkritisi independensi dan obyektifitas (industri) media massa populer menjadikan kepercayaan terhadap citizen journalist meningkat dan sejalan pula dengan kepercayaan terhadap citizen journalist sebagai wartawan dan otomatis bagian dari pers.

Sumber:
en.wikipedia.org/wiki/Citizen_Journalism

Esther Samboh dan Nadia Rachel
bentaramaya/Karawaci

Situs resmi Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) dibajak selama beberapa jam, Kamis (27/3) sebagai reaksi terhadap disetujuinya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Gambar-gambar porno bermunculan dari situs tersebut, sampai pada akhirnya situs diblokir administrator dan tidak bisa diakses masyarakat selama beberapa jam.

Namun, lain lagi dengan tanggapan staf dan mahasiswa Universitas Pelita Harapan (UPH) terkait isu ini. Meski pesimis, kebanyakan menyetujui UU ITE. “Paling tidak ada Undang-undang-nya dululah,” kata mereka.

“Secara etika, pornografi harus dilawan. Tapi apakah pemerintah benar-benar mampu? Apa teknologinya memungkinkan? Usaha sih boleh-boleh saja. Jangan sampai ada konotasi love = sex,” kata Dosen UPH Setiawan Abadi.

Mahasiswi UPH Febrika Ezrany, Dosen UPH Tjipta Lesmana dan Pegawai UPH Arnold Wangun menyatakan hal serupa. Menurut mereka, usaha dari pemerintah tetap perlu, meski dampak tidak bisa diharapkan 100 persen efektif.

“Pemerintah harus menyosialisasikan peraturan ini dengan efektif. Yang paling penting, batasan dari kata ‘pornografi’ itu sendiri harus jelas,” kata Arnold.

RUU ITE diajukan Depkominfo sejak lima tahun lalu (2003) dan baru disetujui DPR Selasa (25/3). UU ITE mengancam pengakses dan operator situs-situs porno dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda hingga satu milyar rupiah.

Terkait UU ITE, pemerintah mengumumkan pemblokiran terhadap semua situs porno terhitung 1 April. Salah satu caranya adalah dengan menawarkan piranti lunak kepada publik untuk memblokir situs-situs dengan konten dewasa, tersedia untuk diunduh pada situs Depkominfo.

Tjipta Lesmana menyatakan pentingnya mendapatkan bantuan dari pihak luar yang lebih menguasai bidang teknologi untuk menjalankan UU ITE. “Mampukah pemerintah menciptakan teknologi yang bisa benar-benar memblokir? Itu sama sekali tidak mudah,” kata Tjipta.

Data dari Google Trends menunjukkan 15 bulan terakhir Indonesia berada pada posisi keempat di dunia dalam pencarian kata-kata terkait “seks” di Internet, seperti dikutip dari surat kabar The Jakarta Post.

Menurut World Health Organization (WHO), hasrat seksual sebuah individu untuk mengakses situs porno bukan kebiasaan yang salah atau buruk. Hasrat tersebut, menurut WHO, justru esensial untuk kualitas hidup dan hak kesehatan.

Foto: bentaramaya/Irene Gunawan

Esther Samboh
bentaramaya/Karawaci

Maraknya isu pemanasan global yang  sedang santer dijadikan bahan dialog , seminar, konferensi di hampir seluruh bagian di dunia ini membuat kita bertanya pada diri sendiri: Apakah yang sudah kita lakukan untuk melestarikan lingkungan hidup di bumi tercinta ini?

“Yah, minimal tidak buang sampah sembarangan-lah!” tampaknya menjadi naskah umum yang terlontar dari pikiran masyarakat di segala penjuru dunia. Paling tidak, demikianlah yang terjadi di Universitas Pelita Harapan (UPH).

Daryanti (27), Nico (19), Christine (19), hanyalah sebagian dari entitas UPH yang mengaku telah mengupayakan pelestarian lingkungan hidup dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Daryanti, pelayan di food court UPH FJ Square, bahkan mengeluhkan kondisi lingkungan yang, menurutnya, makin parah dengan fenomena banjir yang kerap melanda daerah-daerah di Indonesia dan sungai-sungai yang makin keruh. “Hidup makin enggak nyaman, deh!” serunya.

“Apa sih susahnya disiplin untuk diri sendiri? Kalau mau membiasakan dari diri sendiri pasti hidup jadi lebih sehat karena lingkungan yang bersih,” tuturnya.

Lain lagi dengan Nico, mahasiswa jurusan Manajemen UPH. Menurutnya, ‘membiasakan diri sejak dini’ itu sudah mubazir. “Harusnya, langsung aja pake peraturan dari pemerintah. Karena, toh, orang tua, teman-teman, dan orang-orang di sekitar juga buang sampah sembarang. Jadi, tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk ‘pembiasaan sejak dini’ itu,” tangkas Nico.

Lain kepala lain isi. Pepatah itu tampaknya cukup cocok untuk digunakan dalam kasus ini. Christine, mahasiswi Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita Harapan, bahkan sampai berdebat dengan Nico. Menurutnya, seharusnya masing-masing individu mengutamakan maksimalisasi pelestarian lingkungan hidup (baca: tidak membuang sampah sembarangan) di lingkungan terdekatnya dulu, karena peraturan pemerintah  tak akan dipatuhi.

“Kalau di rumah dan kampus saja tidak disiplin, bagaimana mau ke skala yang lebih besar lagi? Peraturan juga tidak akan berpengaruh. Larangan merokok saja masih banyak yang melanggar. Kekuatan peraturan di sini tidak seperti di luar negeri yang bisa langsung didenda di tempat,” kata Christine.

Membuang sampah pada tempatnya memang tidak satu-satunya hal yang bisa dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup. Namun, apa mau dikata, paling tidak itulah salah satu hal termudah yang bisa kita upayakan. Jika membuang sampah saja masih sembarangan, bagaimana mau melangkah ke tahap berikutnya?

Foto: bentaramaya/Irene Gunawan

Bagi Anda remaja berusia 15-24 tahun, waspadalah! Pasalnya, laporan terakhir Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2007 menunjukkan tren penggunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) terutama ada di kelompok usia 15-24 tahun. Parahnya lagi, di Jakarta dan sekitarnya, 5,8% dari total remaja (pernah) menyalahgunakan narkoba.

“Emang, deh. Kalau enggak pintar-pintar menjaga diri, usia remaja sangat rentan untuk kena pengaruh narkoba. Kalau udah adiksi, wah, susah deh!” ujar Chirana (21), mahasiswi Universitas Pelita Harapan (UPH) Jurusan Arsitektur.

Menurut Chirana, narkoba atau napza (narkotkia, psikotropika, dan zat adiktif), sudah menjadi ‘budaya’ di kalangan remaja. “Iya, jadi udah enggak aneh gitu kalo ada temen yang make,” ucap Chirana dengan santai.

Sama halnya dengan Amanda (19), mahasiswi jurusan Sastra Inggris UPH. Menurutnya, narkoba itu haram tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup remaja. Tapi, katanya, bukan haram karena agama, melainkan karena merusak diri. “Kayak enggak ada kesadaran dan tanggung jawab diri aja,” tuturnya.

“Rehab (Panti Rehabilitasi) udah mulai enggak efektif,  money consuming. Yang sebenarnya paling bisa dilakukan tapi enggak pernah dicoba itu pendekatan lewat peer group pemakainya, jadi ada peer pressure dari teman-temannya,” kata Amanda fasih.

Foto: bentaramaya/Irene Gunawan